Raden Adipati Aria Haji Muharam Wiranatakusumah V (1888–1965)

Sekilas Tokoh & Lintasan Pengabdian

Perbesar Arsip

Akar Darah Menak & Sintesis Pendidikan Timur-Barat

Raden Muharam lahir di lingkungan bangsawan tertinggi Priangan sebagai putra tunggal Raden Tumenggung Kusumadilaga (Bupati Bandung ke-9) dan Raden Ayu Sukarsih. Kendati terlahir di puncak hierarki keningratan Sunda, garis takdirnya ditempa oleh ujian hidup yang keras: saat berusia baru lima tahun, ayahnya wafat berpulang ke hadirat Illahi. Ia kemudian dididik dengan penuh keteguhan oleh sang ibunda hingga usia sembilan tahun, sebelum akhirnya dititipkan ke keluarga Adams atas rekomendasi orientalis kenamaan Prof. Christiaan Snouck Hurgronje agar mendapatkan fondasi pendidikan formal modern.

Perjalanan intelektual Raden Muharam menjadi model sintesis yang langka pada zamannya. Di satu sisi, ia menyerap luhurnya tradisi Sunda menak: mahir memetik dawai kecapi, menabuh gamelan, menguasai tembang cianjuran, serta mendalami sastra dangding dan adab kesopanan keraton. Di sisi lain, ia menempuh jenjang pendidikan Barat paling bergengsi: mulai dari Europeesche Lagere School (ELS), sekolah menengah elite Hoogere Burgerschool (HBS) Koning Willem III te Batavia, hingga sekolah pendidikan pamong praja Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA).

"Saya rasakan, bagaimana sejak kecil saya, hati saya tertarik ke dalam dunia Bumiputera, dan saya rasakan pula betapa beberapa hal yang mendesak saya ke dunia Eropa. Dua dunia itu membuat saya gamang dan mengalami pertentangan batin. Sekalipun demikian, pada akhirnya saya berhasil mendamaikan dunia Timur dan Barat di dalam batin saya."

R.A.A. Wiranatakusumah V — Refleksi Kebatinan & Pembentukan Karakter Salin

Kemampuan berbahasanya melampaui rata-rata priyayi sezaman. Wiranatakusumah V fasih berbicara dan berkorespondensi dalam bahasa Sunda halus, Melayu tinggi, Belanda, Inggris, Jerman, hingga Prancis. Keunggulan poliglasi dan keluasan pergaulan ini menjadikannya prototipe birokrat bumiputra modern awal abad ke-20 yang mampu berhadapan sejajar dengan gubernur jenderal kolonial tanpa kehilangan martabat kemenakannya.

Praja Progresif & Bandung Ibu Kota Pergerakan

Memulai karier birokrasi dari anak tangga terbawah sebagai juru tulis Wedana di Tanjungsari Sumedang bergaji f 30 (1910), bakat kepemimpinan Raden Muharam melesat dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu dua tahun, setelah bertugas sebagai Mantri Polisi di Cibadak dan Sukapura serta Asisten Wedana Cibeureum Tasikmalaya, pemerintah Hindia Belanda melantiknya menjadi Bupati Cianjur pada 1912. Saat itu usianya baru menginjak 24 tahun—sebuah anomali besar dalam tatanan pamong praja kolonial yang lazimnya diisi oleh tokoh-tokoh berumur lanjut.

Di Cianjur, ia menepis anggapan skeptis dengan karya nyata spektakuler: mereklamasi kawasan rawa Cihea Ciranjang yang selama puluhan tahun menjadi sarang maut malaria menjadi hamparan sawah irigasi produktif seluas 3.000 bau (sekitar 2.100 hektare). Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Cianjur sukses memperoleh status daerah otonom pertama di Hindia Belanda pada 1917, memicu decak kagum birokrasi Batavia.

Perbesar Arsip

Keberhasilan tersebut membawanya kembali ke tanah kelahirannya. Pada 1920, ia dilantik menggantikan pamannya menjadi Bupati Bandung. Di bawah kepemimpinannya selama dua periode (1920–1931 dan 1935–1945), Bandung bersolek dari kota pedalaman menjadi metropolis modern berjuluk Parijs van Java. Namun lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik, Wiranatakusumah V menjadikan Bandung sebagai rumah yang ramah bagi denyut nadi pergerakan kemerdekaan.

Pada tahun 1928, menyadari nasib petani kecil yang kerap terjerat lintah darat, beliau bertolak ke Belanda dan Eropa guna mendalami sistem perkoperasian dan bank perkreditan rakyat. Sekembalinya ke tanah air, pada 1929 ia memprakarsai berdirinya PPBB (Perhimpoenan Pegawai Bestuur Boemipoetra), menyatukan korps birokrat pribumi agar memiliki kesadaran korps untuk membela kesejahteraan rakyat banyak.

Menjaga Republik: Dari BPUPKI hingga Siasat Negara Pasundan

Memasuki babak akhir Perang Pasifik, kedudukan Wiranatakusumah V di kancah nasional kian tak tergantikan. Beliau terpilih menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang-sidang yang merumuskan hukum dasar negara di Gedung Chuo Sangi In Jakarta, gagasannya mengenai bentuk pemerintahan daerah, desentralisasi, dan jaminan perlindungan hak-hak sosial kaum bumiputra menjadi rujukan kunci para pendiri bangsa.

Setelah proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno mempercayakan jabatan paling strategis dalam Kabinet Presidensil pertama: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pertama. Dalam situasi genting di mana aparatur kolonial dan balatentara Jepang masih bercokol, Wiranatakusumah V mengorbankan kesehatannya dengan berkeliling melintasi Pulau Jawa. Beliau meyakinkan para bupati, patih, dan wedana untuk menolak perintah Sekutu/NICA dan mengibarkan Sang Merah Putih di seluruh gedung karesidenan. Beban kerja ekstrem tanpa rehat ini mengakibatkan kakinya terserang kelumpuhan fisik, namun semangatnya tak pernah surut.

Perbesar Arsip

"Dalam menghadapi gelombang zaman, jalan diplomasi bukanlah kelemahan, melainkan siasat menyelamatkan kedaulatan bangsa dari kehancuran yang tak perlu."

R.A.A. Wiranatakusumah V — Prinsip Ketahanan Diplomasi Indonesia Salin

Ujian kepemimpinan terberat tiba pada 1948. Pemerintah Belanda melalui siasat devide et impera van Mook membentuk negara boneka "Negara Pasundan" di Jawa Barat untuk merongrong eksistensi Republik. Menghadapi situasi tersebut, rakyat dan tokoh Pasundan mendesak Wiranatakusumah V untuk menerima mandat sebagai Wali Negara Pasundan. Dengan restu penuh dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Yogyakarta, beliau berangkat ke Bandung diantar langsung oleh Bung Hatta.

Perbesar Arsip

Alih-alih tunduk pada skenario NICA, Wiranatakusumah V menjalankan peran strategis "Kuda Troya" dari dalam sistem. Beliau dengan tegas menolak instruksi Belanda untuk membubarkan kabinet pro-Republik pimpinan Mr. Djumhana Wiriaatmadja, melindungi pejuang gerilya Siliwangi di pedalaman Priangan, dan menolak menandatangani maklumat yang merugikan kedaulatan RI. Puncaknya, pada 8 Maret 1950, dengan kehendak bulat rakyat Jawa Barat, Wiranatakusumah V resmi membubarkan Negara Pasundan dan menyerahkan seluruh mandat kekuasaannya kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai Filosofi Tritangtu di Buana & Spiritualitas

Keberanian politik dan keluwesan birokrasi Wiranatakusumah V tidak berdiri di atas kalkulasi praktis semata, melainkan berakar kukuh pada kosmologi kepemimpinan Sunda luhur: Tritangtu di Buana. Falsafah kuno yang terpahat dalam naskah klasik Amanat Galunggung dan Sewaka Darma ini menegaskan bahwa keadilan dan kelangsungan peradaban bertumpu pada tiga pilar setara yang bersumber dari mata air yang sama (pawitanna) dan setara kemuliaannya (mulianna).

"Sabda pinaka rama, hedap pinaka resi, bayu pinaka ratu."

(Ucapan laksana rama yang membimbing, tekad hati seteguh resi yang bijak, dan tenaga wibawa sekuat ratu yang adil.)

Falsafah Kepemimpinan Luhur Priangan — Amanat Dalem Haji Salin

Manifestasi pilar Resi beliau buktikan secara abadi pada 1957. Menyadari bahwa kemerdekaan fisik harus diisi dengan kemandirian intelektual, Wiranatakusumah V menggagas, merencanakan, dan mendirikan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Beliau meletakkan fondasi Tridharma Perguruan Tinggi agar putra-putri Jawa Barat dapat menimba ilmu pengetahuan setinggi-tingginya di tanah kelahirannya sendiri.

"Supaya pibisaeun nyumponan kana sumpahna, jeung instruksina nu jadi bupati, taya lian ngan kajaba ti sarerea bae, kudu pada boga rasa jadi bupati lain rasa dina nampa kauntungan atawa dina boga kakawasaanana, tetapi dina rasa kanikmatan buahna kaadilan. Lamun rasa anu kitu dipiboga ku sarerea, tangtu ieu Kabupaten Bandung, moal salah deui pinanggih jeung kasalametan, hurip nagri waras rayat. Cicingna kaadilan nu jadi bupati, lain dina prak-prakan pikeun gunana dua tilu jalma, tetapi kaperluanana tina jalma nu leuwih loba, nu kudu dituturkeun."

(“Agar dapat menjalankan sumpah dan amanah bupati, segenap masyarakat harus memiliki rasa sebagai bupati. Bukan dalam arti mencari keuntungan atau kekuasaan, melainkan dalam rasa menikmati manisnya buah keadilan. Jika rasa itu dimiliki semua orang, maka negeri akan selamat dan rakyat hidup sejahtera. Letak keadilan seorang bupati bukan untuk kepentingan dua tiga gelintir orang, melainkan keperluan orang banyak yang wajib diutamakan.”)

Amanat Pidato Pelantikan Bupati Bandung — R.A.A. Wiranatakusumah V Salin

Kutipan Otentik & Pernyataan Reflektif

Berikut adalah untaian mutiara pemikiran R.A.A. Wiranatakusumah V yang didokumentasikan dalam naskah pidato, buku harian, serta risalah kenegaraan:

"Kemajuan dan kemerdekaan sejati suatu bangsa tidak diukur semata-mata dari megahnya bangunan lahiriah, melainkan dari luhurnya budi pekerti, lurusnya akal, dan kecerdasan anak-anak bangsanya."

R.A.A. Wiranatakusumah V — Wasiat Pendidikan Bangsa Salin

"Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Hana tunggak hana catang, tan hana tunggak tan hana catang. Kiwari nyanding bihari, kiwari seja sampeureun jaga."

(Tak akan ada hari ini jika tak ada kemarin. Hari ini adalah harapan yang berpijak pada masa lalu — dan apa yang kita perbuat hari ini akan menentukan masa esok.)

Falsafah Amanat Galunggung — Rujukan Moral Wiranatakusumah V Salin

"Sarekat Islam memenuhi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Organisasi itu memberikan bantuan moral dan solidaritas pada saat dibutuhkan. Sarekat Islam berani membela rakyat dan menyuarakan keluhan-keluhan rakyat tertindas."

R.A.A. Wiranatakusumah V — Nota Pembelaan Kongres Sarekat Islam 1916 Salin

Pemulihan Martabat Sejarah & Bintang Mahaputera

Setelah melewati masa sakit selama lebih dari dua tahun, Wiranatakusumah V menghembuskan napas terakhir pada 22 Januari 1965 di Bandung. Beliau dimakamkan dengan khidmat di kompleks pemakaman para Bupati Bandung di belakang Masjid Raya Bandung.

Sempat terjadi kurun waktu di mana nama besar beliau kurang tercatat secara proporsional dalam buku-buku teks sejarah resmi karena kesalahpahaman posisi beliau sebagai Wali Negara Pasundan. Namun, keterbukaan arsip dan penemuan dokumen otentik selama 40 tahun masa baktinya membuktikan bahwa posisi Pasundan adalah benteng diplomasi penyelamat Republik dari perpecahan.

Atas dedikasi luhur tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 048/TK/Tahun 1992 menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Bintang Mahaputera Adipradana atas jasa-jasanya yang luar biasa sebagai Anggota BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan Menteri Dalam Negeri Pertama RI.